Organisasi dan Tugas Pokok

Struktur Organisasi BPBD
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang BPBD Kabupaten Sanggau

 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Eselon II.a)

Dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

 

Unsur Pengarah

Dipimpin oleh seorang Ketua. Anggota unsur pengarah berjumlah 11 (sebelas) orang, yang berasal dari :

  1. Lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana sebanyak 6 (enam) orang.
  2. Masyarakat professional yakni dari pakar, professional dan tokoh masyarakat di daerah sebanyak 5 (lima) orang.

Unsur pengarah bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugasnya, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah
  2. Pamantauan
  3. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

 

Kepala Pelaksana (Eselon II.b)

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala BPBD dibantu oleh Kepala Pelaksana yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD. Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

 

Sekretariat (Eselon III.a)

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Tugasnya membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana Dinas dalam:

  1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan.
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan tenkis di bidang penyusunan program, umum dan kepegawaian serta keuangan.
  3. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan program kerja.
  4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian , tata usaha, organisasi dan tata laksana.
  5. Pengawasan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

 

Sub Bagian Penyusunan Program

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Tugasnya mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, program kegiatan serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya Sub BAgian Penyusunan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program
  2. Mengumpulkan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana kegiatan dan program kerja; monitoring dan evaluasi di Sub Bagian Penyusunan Program.
  3. Pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Penyusunan Program.
  4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di Sub Bagian Penyusunan Program.
  5. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Sub Bagian Penyusunan Program.
  6. Pelaksaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Penyusunan Program.
  7. Pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Penyusunan Program yang diserahkan oleh Sekretaris.

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Meliputi urusan rumah tangga badan, sarana dan prasarana, perlengkapam, surat menyurat, kearsipan, pengadaan barang/jasa, humas, perjalanan dinas, protocol, pembinaan organisasi dan tata laksana, dan mengelola administrasi kepegawaian serta tugas pokok yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

  1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Pengumpulan, pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Pelaksananaan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di subbagian umum dan kepegawaian.
  4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di subbagian umum dan kepegawaian.
  5. Pelaksanaan urusan rumah tangga badan, sarana dan prasarana, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, pengadaan barang/jasa, humas, perjalanan dinas, protokol, pembinaan organisasi dan tata laksana serta pelayanan umum di bidangn kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian.
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian.
  8. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian uang diberikan oleh Sekretaris.

 

Sub Bagian Keuangan

Mengelola administrasi keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

  1. Penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan.
  2. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di subbagian Keuangan.
  3. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di subbagian keuangan.
  4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di subbagian Keuangan.
  5. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan lingkungan badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang keuangan.
  7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan.
  8. Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahanm mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

  1. Penyusunan program kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
  3. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
  4. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
  5. Pelaksanaan hubungan kerjasama ddengan instansi vertical ataupun unut kerja terkait di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
  6. Penyelenggaraan penvegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Pembinaan dan pengawasan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
  8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas du bidang pencegajan dan kesiapsiagaan.
  10. Pelaksanaan tugas lain di bidang penvegahan dan kesiapsiagaan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

 

Kepala Seksi Pencegahan Bencana

 

Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana

 

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic.

  1. Penyusunan program kerja di bidang kedaruratan dan logistik.
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik.
  3. Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang kedaruratan dan logistik.
  4. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik.
  5. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi vertical atau unit kerja terkait di penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
  6. Penyelenggaraan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistic pada saat penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Pembinaan dan pengawasan di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kedaruratan dan logistik.
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik.
  10. Pelaksanaan tugas lain di bidang kedaruratan dan logistic yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

 

Kepala Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

 

Kepala Seksi Logistik Penanggulangan Bencana

 

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

  1. Penyusunan program kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
  3. Pengawasan dan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
  4. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.
  5. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansti vertikal atau unit kerja terkait di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.
  6. Penyelenggaraan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Pembinanaan dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
  10. Pelaksanaan tugas lain di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

 

Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana

 

Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana

 

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Dipimpin oleh pejabat fugsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan. Pada saat ini untuk Jabatan Fungsional di BPBD Kabupaten Sanggau belum dibentuk.